ABSTRAK

Windi Nur Indah Astina. 2210411220020. Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Di bawah Bimbingan Taufik Arbain.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai rendahnya nilai keterbukaan informasi publik Kalimantan Utara yakni 39,9% jauh dibawah angka Nasional, termasuk pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan sebagai PPID Utama dengan nilai 10,36 sehingga terkualifikasi “Tidak Informatif”. Kualitas pelayanan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah, upaya pemenuhan kebutuhan informasi publik dilakukan melalui penyediaan layanan yang mudah diakses, cepat, akurat dan valid, sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Utama memegang peran sentral yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola, menyediakan dan mendistribusikan informasi publik kepada masyarakat, serta menjadi koordinator bagi seluruh PPID pembantu di masing-masing OPD.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran dan penjelasan secara rinci sesuai dengan kondisi nyata pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan. Sumber data terdiri dari data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, dokumen, buku atau laporan. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Informasi Publik pada DKIP Kabupaten Bulungan sudah berjalan cukup baik, pelayanan informasi dilaksanakan sesuai SOP dan didukung oleh sikap pegawai yang responsif, ramah, penggunaan berbagai media komunikasi untuk memberikan kemudahan akses, serta menjamin validitas informasi. Namun, masih terdapat kelemahan pada dimensi Tangibles dan Reliability yang mengalami kendala, seperti website PPID yang tidak dapat diakses akibat peretasan, data informasi publik yang tidak lengkap serta tidak mutakhir, dan beban kerja SDM yang tidak sebanding dengan kapasitas pegawai. Selain itu, ketidaksiapan OPD dalam menyusun dan menyerahkan Daftar Informasi Publik menyebabkan pelayanan menjadi kurang cepat dan kurang optimal. Dalam hal ini diperlukan, penguatan pemeliharaan dan keamanan sistem website PPID, penambahan dan peningkatan sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Informasi Publik, Administrasi Publik.