Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sering menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan dan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam yang

tidak berkelanjutan. Meskipun pengelolaan lingkungan telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan, implementasinya

masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Indonesia telah menegaskan

hak atas lingkungan sehat dalam konstitusi, tidak hanya bagi manusia tetapi juga

makhluk hidup lainnya. Dalam penanganan sengketa lingkungan, hakim memiliki

peran krusial dengan menerapkan prinsip in dubio pro natura yang mengutamakan

perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip ini memerlukan keberanian hakim

melalui judicial activism dalam menghadapi kompleksitas bukti ilmiah dan kasus

lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil.

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dan doktrinal, bersifat deskriptif

analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan

melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan

yuridis untuk memahami penerapan Asas Dubio in Pro Natura dalam sengketa

lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan asas in dubio pro natura menegaskan

perlindungan lingkungan saat menghadapi keraguan bukti dan interpretasi hukum,

sesuai Pasal 69 UU 32/2009. Hambatan utama meliputi ketidakpastian bukti,

perbedaan interpretasi hakim, tekanan politik, dan regulasi yang kurang fleksibel.

Saran: penguatan panduan operasional, reformasi sistem peradilan, pelatihan, serta

pembaruan regulasi agar penegakan hukum lingkungan lebih efektif dan adaptif.

Kata Kunci : Perlindungan Lingkungan, Penegakan Hukum, Dubio Pro Natura