Kedudukan hukum aplikasi penyedia konten ilegal yang tersedia di Google PlayStore serta perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh aplikasi streaming ilegal, khususnya aplikasi Loklok, dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta regulasi terkait Penyelenggara Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi penyedia konten yang mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin pemegang Hak Cipta secara yuridis dikategorikan sebagai aplikasi ilegal meskipun tersedia pada platform distribusi resmi seperti Google PlayStore, karena substansi konten yang disediakan bertentangan dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, Google PlayStore sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memiliki legalitas untuk beroperasi, namun tetap memikul tanggung jawab hukum sebagai intermediary dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di dalam sistemnya. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif, termasuk pemutusan akses, gugatan ganti rugi, serta sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala, terutama akibat celah pengawasan digital, modus penghindaran pemblokiran oleh pelaku, serta keterbatasan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, peningkatan tanggung jawab platform digital, serta optimalisasi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan Hak Cipta yang efektif dan berkeadilan di era digital.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konten Ilegal, Hak Cipta, Karya Sinematografi