Perkembangan teknologi reproduksi berbantu di bidang kedokteran, khususnya pratik sewa rahim (surrogate mother), menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah penentuan status hukum serta pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan melalui perjanjian sewa rahim. Hingga saat ini, praktik sewa rahim belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian terhadap kedudukan anak hasil perjanjian sewa rahim. Penentuan status anak masih berpedoman pada prinsip mater samper certa est, yaitu bahwa ibu yang melahirkan anak adalah ibu yang sah menurut hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian atara realitas biologis dan pengakuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim serta mengkaji hak-hak anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim di Indonesia belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Anak yang dilahirkan melalui sewa rahim secara yuridis dipandang sebagai anak dari ibu pengganti, meskipun secara biologis berasal dari pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum. Untuk memberikan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis, mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas agar menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak bagi anak hasil perjanjian sewa rahim berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Kata Kunci: Sewa Rahim, Status Hukum Anak, Hukum Keluarga, Hak Anak.