Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan jaminan akses keadilan. Dalam praktiknya, kelompok rentan sering menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak mengatur kelompok rentan secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LKBH ULM) dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi bentuk penanganan dan kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan pendamping LKBH ULM, observasi terhadap proses pendampingan hukum, serta studi dokumen perkara yang ditangani, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKBH ULM berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan, meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan fakir miskin. Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap awal proses hukum hingga persidangan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing- masing kelompok rentan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan psikologis klien, stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya pengaturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum guna mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kelompok Rentan, LKBH ULM,