Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor kecurangan berdasarkan Teori Keagenan dan Fraud Hexagon Theory terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020–2024. Teori keagenan menjelaskan potensi terjadinya kecurangan akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen dalam sektor publik, sedangkan Fraud Hexagon Theory memberikan kerangka perilaku yang lebih komprehensif melalui enam faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor Fraud Hexagon yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi tekanan, kapabilitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan arogansi, yang masing-masing diproksikan dengan rasio penyerapan anggaran, masa jabatan kepala daerah, intensitas belanja modal, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), opini audit Wajar Tanpa Pengecualian tahun sebelumnya, dan total kekayaan kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit dan laporan hasil pemeriksaan. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri atas satu pemerintah provinsi, dua pemerintah kota, dan sebelas pemerintah kabupaten. Mengingat jumlah populasi yang terbatas, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dan membentuk data panel. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kapabilitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan arogansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecurangan laporan keuangan dalam konteks pemerintahan daerah tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor individu maupun struktural sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Hexagon Theory, tetapi lebih erat kaitannya dengan karakteristik kelembagaan, mekanisme tata kelola, serta efektivitas sistem pengawasan sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur auditing sektor publik dan akuntansi forensik, khususnya dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.