Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi untuk mengetahui bagaimana upaya

penegakan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan

Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2013 tentang Bongkar Muat

Barang terhadap pelanggaran Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam

Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Barang di Kota Banjarmasin.

Pelanggaran jam operasional kendaraan bermuatan besar terkait jam operasional

dan mengakibatkan fatalitas seperti kecelakaan beruntun.

Pelaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku dalam hal ini yang diberikan hak dan wewenang atas itu

adalah Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Banjarmasin, dan Dinas Perhubungan selaku pembuat teknis kebijakan dan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Maka perlu dilakukan upaya dalam

penegakan hukum dan pemberian sanksi dengan melakukan koordinasi antar tiap

instansi agar setiap pelanggaran dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu,

penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan

fenomena yang terjadi di jalan umum Kota Banjarmasin.