Rekrutmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tahapan penting dalam upaya membentuk aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, serta terbebas dari praktik korupsi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya proses penerimaan anggota kepolisian masih sering diwarnai oleh praktik percaloan, yaitu pemberian sejumlah uang kepada pihak tertentu dengan harapan dapat meloloskan peserta seleksi. Dalam banyak kasus, pemberian uang tersebut lebih sering dipahami sebagai bentuk penipuan, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menindak pihak penerima atau perantara, sementara pemberi uang kerap diposisikan sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan pemberian uang dalam praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, khususnya pemberi uang, dalam perspektif tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang dalam praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap atau gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, pemberi uang juga dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur delik dan kesalahan terpenuhi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan komprehensif terhadap seluruh pihak yang terlibat guna mewujudkan sistem rekrutmen kepolisian yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : tindak pidana suap, percaloan, penerimaan anggota kepolisian, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana.