Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik sewa rahim dalam sistem hukum perdata Indonesia serta mengkaji bagaimana pengaturan di Belanda dapat menjadi rujukan konseptual dalam merumuskan regulasi nasional. Praktik sewa rahim di Indonesia hingga kini berada dalam ruang hukum yang tidak pasti karena tidak adanya pengaturan khusus, sementara ketentuan dalam KUH Perdata dan UU Kesehatan memberikan batasan yang menegaskan bahwa tubuh manusia tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas umum perjanjian seperti kebebasan berkontrak, ketertiban umum, kesusilaan, dan keharusan itikad baik. Analisis ini diperdalam dengan perbandingan terhadap sistem hukum Belanda, yang mengatur sewa rahim melalui pelarangan bentuk komersial dan membolehkan bentuk altruistik dengan pengawasan ketat lembaga medis serta prinsip kepatutan dan kewajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak sewa rahim tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena objeknya bertentangan dengan Pasal 1332 dan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga tidak dapat dianggap sebagai perikatan yang sah. Kekosongan hukum menyebabkan ketidakpastian bagi perempuan pengganti, pasangan penyewa, dan anak yang dilahirkan. Sementara itu, model Belanda membuktikan bahwa regulasi dapat dirancang untuk meminimalkan risiko eksploitasi sembari menghormati nilai kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif agar praktik sewa rahim dapat diatur secara manusiawi, memberikan kepastian hukum, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar sistem hukum nasional.