Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam

penanganan kasus eksploitasi anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin serta menelaah

hambatan yang muncul dalam upaya perlindungan terhadap anak korban

eksploitasi, terutama yang berkaitan dengan penelantaran ekonomi. Kajian

difokuskan pada praktik penanganan di tingkat daerah sebagai bentuk penerapan

regulasi perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan

yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala dan

petugas UPTD PPA Kota Banjarmasin serta pengamatan langsung terhadap proses

penanganan kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang

mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berbagai literatur

hukum yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

menghubungkan kondisi faktual di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus eksploitasi anak di

UPTD PPA Kota Banjarmasin dilakukan melalui tahapan penerimaan pengaduan,

penjangkauan korban, asesmen awal, pemberian layanan psikososial, pembinaan

kepada orang tua, serta pendampingan hukum bila diperlukan. Pelaksanaan tersebut

berpedoman pada ketentuan perlindungan anak dengan menekankan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif. Hambatan yang

ditemui meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang

belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus,

sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor.

Kata kunci (keyword): Penanganan Kasus, Eksploitasi Anak, UPTD PPA,

Banjarmasin