Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti yang dapat digunakan serta

sistem pembuktian yang dianut dalam pembuktian perkara pidana lingkungan hidup

menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute

approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa

KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2023, dan bahan

hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe

penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMA Nomor 1 Tahun

2023. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta

doktrin yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi

kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tidak

mengubah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana

diatur dalam Pasal 183 KUHAP, namun memperluas dan memperkuat penggunaan

bukti ilmiah dalam perkara pidana lingkungan hidup. Bukti ilmiah berperan penting

dalam membentuk keyakinan hakim, khususnya dalam membuktikan unsur

pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

efektivitas dan keadilan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Pidana Lingkungan Hidup, Perkara

Lingkungan Hidup, PERMA Nomor 1 Tahun 2023