Hak berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum nasional dan internasional sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial kerap menyalurkan hak tersebut melalui aksi demonstrasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demonstrasi sering dihadapkan pada pembatasan dan tindakan represif aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi Perlindungan Hak Berpendapat Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kalimantan Selatan). Penelitian menggunakan metode hukum yuridis-empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan hukum atas hak berpendapat telah tersedia secara normatif, pengaturannya masih mengandung norma multitafsir yang membuka ruang pembatasan berlebihan. Dalam praktik, mahasiswa mengalami intervensi sebelum aksi, tindakan represif saat aksi berlangsung, serta lemahnya mekanisme perlindungan hukum. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hak berpendapat belum berjalan efektif dan berdampak pada melemahnya iklim demokrasi kampus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak berpendapat mahasiswa masih bersifat formal dan belum substantif, sehingga diperlukan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan aparat, serta perubahan paradigma pengamanan demonstrasi yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.