Studiinimenelaahbagaimanaperaturanperlindungankonsumenditerapkandalamkonteks

keharusansertifikasihalalbagiprodukmakananyangdihasilkanolehUsahaMikro,Kecil,

danMenengah(UMKM).Latarbelakangrisetinimunculdarikeinginanmasyarakat,

khususnyaumatMuslim,akankepastianprodukmakananhalalyangdijual,ditambahlagi

masihbanyakprodukUMKMyangbelumbersertifikasihalal.Kondisiinimemunculkan

permasalahanhukumterkaitrealisasihakkonsumenuntukmendapatkaninformasiyang

tepat, transparan, dan benar mengenai produk yang mereka gunakan.

StudiinibertujuanuntukmenganalisisaturanhukumyangmewajibkanpelakuUMKMuntuk

mencantumkansertifikasihalalsertamenganalisisperannegaradalamprosessertifikasihalal

produkmakananUMKMdemimenjagahak-hakkonsumen.Metodeyangdipakaidalamriset

iniadalahrisethukummemakaicaranormatifyuridis,didukungdenganpendekatanregulasi

sertakonseptual.Sumberhukumyangdipakaimeliputisumberhukumprimerdansumber

hukum sekunder yang berhubungan erat dengan fokus riset.

HasilPenelitianmenunjukkanbahwakewajibansertifikasihalalbagipelakuUMKMsudah

diaturdengangamblangdalamUndang-UndangNomor33Tahun2014tentangJaminan

ProdukHalaldanUndang-UndangNomor8Tahun1999tentangPerlindunganKonsumen,

sehinggasertifikasihalalmenjadicarauntukmelindungidanmemberikepastianhukumbagi

konsumen.Pemerintahsudahmenjalankantugasmelaluipengaturan,pemberianfasilitas,

pembinaan,danpengawasan,tetapidilapanganmasihmenemuiberbagaikendala,sehingga

perlindungan konsumen lewat sertifikasi halal belum sepenuhnya optimal.