Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah mengubah desain keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah di Indonesia serta membawa implikasi sistemik terhadap arsitektur hukum kepemiluan. Perubahan tersebuttidakhanyaberkaitandenganpenyesuaianjadwalpenyelenggaraan,tetapi juga berdampak pada pengaturan tahapan pemilu, masa jabatan pejabat publik, kewenangan penyelenggara, serta mekanisme penegakan hukum pemilu. Dalam kondisi regulasi yang masih terfragmentasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, perubahan desain tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengkodifikasian Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, merumuskan desain pengkodifikasian yang konstitusional, serta mengkaji implikasi hukum putusan tersebut terhadap sistem kepemiluan dan pembangunan demokrasi Indonesia.

Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianhukumnormatifdenganpendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Analisis dilakukan dengan menelaahprinsipnegarahukum,demokrasikonstitusional,danteorisistemhukum melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkodifikasian hukum pemilu merupakan konsekuensi konstitusional dari perubahan tafsir keserentakan pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Kodifikasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mengintegrasikan pengaturan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam satu kerangka hukum yang koheren. Desain kodifikasi yang konstitusional harus berlandaskan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 18 UUD 1945 serta mengatur secara sistematis prinsip, tahapan, kelembagaan, dan penegakan hukum pemilu. Kebaruanpenelitianiniterletakpadaperumusanmodelkodifikasiterpaduberbasis demokrasikonstitusionalsebagairesponsterhadapperubahandesainkeserentakan pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.