Penyelesaian sengketa konsumen merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sering terjadi akibat ketidakseimbangan informasi dan perbedaan kepentingan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga non-litigasi yang menyediakan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam proses mediasi di BPSK Kota Banjarmasin, khususnya terkait penerapan prinsip netralitas dan independensi serta pola interaksi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi, menjaga keseimbangan para pihak, serta mengarahkan proses mediasi tanpa memihak. Prinsip netralitas dan independensi telah diterapkan melalui sikap objektif dan mekanisme yang menghindari konflik kepentingan. Pola interaksi dalam mediasi bersifat dialogis dan partisipatif, namun keberhasilan mediasi bergantung pada itikad baik para pihak. Secara keseluruhan, peran mediator di BPSK Kota Banjarmasin telah berjalan cukup optimal, meskipun peningkatan kompetensi mediator masih diperlukan.