Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 menimbulkan persoalan

konstitusional akibat tindakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru yang

mengakibatkan hilangnya hak memilih sebagian besar pemilih setelah adanya

diskualifikasi salah satu pasangan calon, yang dalam pelaksanaannya justru

menyebabkan mayoritas suara pemilih dinyatakan tidak sah dan memicu pengajuan

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi

oleh masyarakat dan pemantau pemilihan yang merasa hak konstitusionalnya

dirugikan; dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO

XXIII/2025 dan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Dalam Putusannya

Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap kedudukan hukum pemohon

yang menunjukkan adanya karakteristik constitutional complaint, meskipun

kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi; penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik constitutional

complaint dalam perkara PHPU Kota Banjarbaru serta mengkaji landasan teoritik

yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menerima dan mengadili perkara yang

mengandung karakteristik constitutional complaint melalui interpretasi

konstitusional, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang

bersifat preskriptif dan berorientasi pada pembaruan hukum melalui pendekatan

perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan; hasil penelitian

menunjukkan bahwa perkara PHPU Kota Banjarbaru memiliki karakteristik

constitutional complaint karena berangkat dari klaim pelanggaran hak

konstitusional pemilih akibat tindakan penyelenggara pemilu, diajukan oleh pihak

yang terdampak langsung, serta menuntut pemulihan hak konstitusional, sehingga

interpretasi konstitusional menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk

mengakomodasi perkara tersebut tanpa harus menunggu perubahan konstitusi atau

undang-undang, sekaligus menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi dan

pelindung hak konstitusional warga negara dalam negara demokratis konstitusional.

Kata Kunci (keyword): Interpretasi Konstitusional, Constitutional Complaint,

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.