ABSTRAK

Implementasi restorative justice (RJ) terhadap tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dan dampaknya dalam mengatasi masalah overcrowding di tahap penyidikan. Metode RJ di Polresta Banjarmasin merupakan pergeseran paradigma dari penghukuman (retributif) menuju pemulihan (restoratif), diterapkan secara formal sejak tahun 2024. Penerapan RJ difokuskan pada tindak pidana ringan (seperti penggelapan dan pencurian) yang didasarkan pada kesepakatan mufakat antara pelaku dan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ telah menjadi instrumen hukum yang efektif dalam penyelesaian perkara, didukung oleh optimalisasi diskresi kepolisian untuk mencapai keadilan substansial. Secara praktis, RJ berfungsi sebagai katup pengaman yang mencegah perkara ringan masuk ke sistem peradilan yang lebih dalam, secara langsung berkontribusi pada upaya mengurangi kepadatan tahanan (overcrowding) di sel tahanan kepolisian dengan memulihkan status hukum tersangka setelah tercapai kesepakatan damai. RJ di Polresta Banjarmasin dinilai berhasil tidak hanya menekan beban perkara, tetapi juga memfasilitasi pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang berkonflik.

Kata Kunci:Restorative Justice, Tindak Pidana, Kepolisian Resor Banjarmasin, Penyidikan, Overcrowding.