Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan perbedaan karakteristik antarprovinsi, baik dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pekerja informal, setengah pengangguran, NEET, maupun rata-rata upah. Perbedaan tersebut memerlukan pengelompokan wilayah agar kebijakan ketenagakerjaan dapat dirumuskan secara lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator ketenagakerjaan menggunakan metode Fuzzy Subtractive Clustering (FSC). Evaluasi kualitas klaster dilakukan menggunakan indeks Modified Partition Coefficient (MPC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuk dua klaster dengan karakteristik pasar tenaga kerja yang berbeda. Klaster pertama ditandai oleh kondisi ketenagakerjaan yang relatif lebih baik dengan proporsi pekerja informal yang lebih rendah dan rata-rata upah yang lebih tinggi, dengan Provinsi Jambi sebagai pusat klaster. Sementara itu, klaster kedua menunjukkan partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah, namun didominasi sektor informal dengan upah relatif rendah, sehingga kondisi ini mencerminkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat klaster. Berdasarkan hasil tersebut, kebijakan pada klaster pertama dapat diarahkan pada upaya mempertahankan dan memperkuat sektor formal serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar produktivitas dan daya saing tetap terjaga, sedangkan pada klaster kedua kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan kelayakan pekerjaan melalui perluasan lapangan kerja formal, pelatihan keterampilan bagi pekerja informal, serta penguatan perlindungan sosial.