Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian penerapan penyusutan aset tetap berdasarkan ketentuan akuntansi komersial dan perpajakan serta proses rekonsiliasi fiskal yang diterapkan pada Koperasi Pusat Kartika Mulawarman “B”. Penyusutan aset tetap merupakan komponen biaya yang memiliki pengaruh terhadap laba usaha dan besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Perbedaan pengaturan anatara Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.16) dan peraturan perpajakan, khususnya undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009, menimbulkan perbedaan perlakuan penyusutan antara pencatatan komersial dan fiskal, sehingga diperlukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal. Penelitian ini mengunakan metode diskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan melalui anilisis laporan keuangan dan perhitugan penyusutan aset tetap tahun 2024, Hasil analisis menunjukan bahwa beban penyusutan yang diakui secara komersial sebesar Rp.77.916.067, sedangkan beban penyusutan menurut ketentuan fiskal mencapai Rp.280.622.270, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp.202.706. 203. Selisih tersebut sebagian besar disebabkan oleh koreksi negatif akibat perbedaan metode dan tarif penyusuaian serta adanya biaya penyusutan tertentu yang tidak dapat diakui secara fiskal. Selan itu, perbedaan juga terjadi pada nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap antara laporan komersial dan fiskal. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal atas penyusutan aset tetap menjadi langkah penting untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan dalam menentukann besarnya pajak peenghasilan yang terutang.