Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai ruang hidup maupun sebagai aset ekonomi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pengadaan tanah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, namun sering menimbulkan persoalan ketika penetapan ganti rugi dianggap tidak mencerminkan prinsip layak dan adil. Hal tersebut tampak dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), di mana nilai ganti rugi dapat saja sah secara prosedural, tetapi tetap dipersoalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengadaan tanah ditinjau dari prinsip ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan asas kepatutan dalam KUHPerdata, serta menilai kemungkinan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ketika nilai ganti rugi sah secara hukum namun tidak adil secara substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur kerangka ganti kerugian dan bentuk kompensasi, namun penerapannya berpotensi formalistik karena standar “layak dan adil” bersifat terbuka, sehingga asas kepatutan diperlukan sebagai ukuran korektif untuk menilai kewajaran dan keseimbangan kompensasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PMH secara normatif dimungkinkan, tetapi dalam praktik menghadapi hambatan karena penyelesaian sengketa ganti rugi cenderung diarahkan pada mekanisme keberatan sebagai jalur khusus. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan penerapan asas kepatutan dalam penilaian ganti rugi dan pembaruan kebijakan agar prinsip layak dan adil benar-benar melindungi masyarakat terdampak pengadaan tanah.