Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi penting bagi masyarakat pesisir. Namun, keberadaannya di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan Pantai Angsana, menghadapi ancaman kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Untuk melindungi ekosistem tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban warga dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang serta pengaturan sanksi bagi warga yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2012 telah mengatur kewajiban warga untuk berpartisipasi dalam perlindungan terumbu karang, termasuk kewajiban melaporkan aktivitas yang merusak atau berpotensi merusak ekosistem. Pengaturan sanksi berupa pidana dan/atau denda terhadap pelanggaran kewajiban tersebut dapat dibenarkan secara yuridis sebagai upaya penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang.