Penelitian ini lahir dari dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin kompleks dan menuntut keseimbangan antara ketegasan aparat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka sistem

peradilan pidana, tersangka tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak

tahap penyidikan. Walaupun pengaturan mengenai hak tersebut telah ditegaskan dalam hukum acara pidana dan regulasi terkait, implementasinya di lapangan masih

memunculkan persoalan, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki ancaman pidana berat dan kewenangan penyidikan yang luas.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan perlindungan hak tersangka atas

bantuan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode

hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan prosedural. Namun demikian, masih

terdapat kendala berupa keterbatasan akses penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu, hambatan administratif, serta rendahnya pemahaman tersangka terhadap haknya. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan

dan koordinasi guna memastikan terwujudnya proses peradilan yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Penyidikan, Tindak

Pidana Narkotika,