Perdagangan ilegal satwa dilindungi merupakan kejahatan lingkungan yang terus berkembang, terutama dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola perdagangan dari sistem konvensional ke sistem daring yang lebih cepat, luas, dan sulit terdeteksi. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi turut menghadapi ancaman perdagangan satwa dilindungi berbasis media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi berbasis media sosial di Kalimantan Selatan serta mengidentifikasi rintangan yang menghalangi pelaksanaannya. Hasil studi menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui pemantauan media sosial, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum dilaksanakan melalui koordinasi antara BKSDA, Balai Gakkum KLHK, dan Polda Kalimantan Selatan. Namun efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan teknologi, kesulitan pelacakan akun anonim, kendala pembuktian alat bukti digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan sinergi antarinstasi untuk mendukung perlindungan satwa dilindungi di era digital. Kata Kunci (keyword): penegakan hukum, perdagangan ilegal, satwa dilindungi, media sosial, Kalimantan Selatan