Penelitian ini membahas dinamika sistem multipartai dalam perspektif koalisi dan 

oposisi di Indonesia sebagai isu hukum tata negara yang berkaitan erat dengan stabilitas 

pemerintahan serta efektivitas mekanisme checks and balances. Sistem multipartai 

sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan pluralitas sosial yang dijamin oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada praktiknya memunculkan 

koalisi politik yang bersifat pragmatis dan belum diiringi pelembagaan oposisi yang 

kuat, sehingga memunculkan tarik-menarik antara kebutuhan stabilitas dan tuntutan 

akuntabilitas kekuasaan. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana 

pengaturan konstitusional sistem multipartai, keberadaan koalisi dan oposisi, serta 

kemampuannya dalam menjamin stabilitas pemerintahan. Tujuan penelitian adalah 

menelaah konstruksi hukum sistem multipartai, menilai dampaknya terhadap relasi 

eksekutif dan legislatif, serta mengkaji fungsi oposisi dalam menjaga keseimbangan 

kekuasaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap 

bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum mampu 

menginstitusionalisasikan hubungan koalisi dan oposisi secara memadai; dominasi 

koalisi besar cenderung mengurangi efektivitas pengawasan parlemen, sementara 

posisi oposisi belum memiliki dasar normatif yang kuat. Akibatnya, stabilitas 

pemerintahan lebih ditentukan oleh kompromi politik jangka pendek daripada oleh 

desain hukum yang menjamin keseimbangan kekuasaan, sehingga diperlukan 

penguatan regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan prinsip 

demokrasi konstitusional dan negara hukum.

Kata kunci: sistem multipartai, koalisi politik, oposisi, stabilitas pemerintahan, checks 

and balances