Penelitian ini membahas implikasi hukum bencana banjir terhadap perlindungan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Fokus utama penelitian adalah untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, apakah bencana banjir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang menjadi pelanggaranhakasasimanusiadibidanglingkungan;kedua,apakahbencanabanjir merupakan bagian dari kerusakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan apakah warga masyarakat memiliki hak gugat sebagai korban banjir;dan ketiga,bagaimanamodel perlindunganhukum yang efektifbagi warga masyarakat korban banjir dalam kerangka konsep pembangunan berkelanjutan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menelaah regulasi, konsep hukum, serta implementasi kebijakan terkait penanggulangan bencana banjir dan perlindungan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas pengelolaan risiko banjir, dan kelalaian dalam hal ini dapat dianggap sebagai perbuatanmelawan hukum yang merugikan hak masyarakat.Selainitu,korban banjirmemilikihak untukmengajukangugatan terhadap pemerintah dalam memastikan perlindungan hak atas lingkungan yang sehat dan aman. Penelitianini juga merumuskanmodel perlindunganhukum yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan dalam pengelolaan bencana dan perlindungan hak korban.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatanperlindunganhukumhakasasimanusiadibidanglingkunganhidupserta memberikanrekomendasi kebijakanyangrelevanuntukpengelolaanrisikobencana banjir yang berkelanjutan.