Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum, yang disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan normatif, keterbatasan integrasi kelembagaan, serta lemahnya peran dalam deteksi dini dan pencegahan kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan, mengkaji implikasi yuridis atas kelemahan yang ada, serta merumuskanmodelreformulasiyangefektifdalammendukungpenegakanhukum. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianhukumnormatifdenganpendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem hukum Prancis dan Belanda. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki karakteristik sebagai intelijen yustisial yang berorientasi pada penegakan hukum, berbeda dengan intelijen pada lembaga lain yang berfokus pada keamanan negara atau ketertibanumum.Namundemikian,kelemahanpengaturanfungsidankewenangan intelijen Kejaksaan menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, serta tidak optimalnya pemanfaatan intelijen dalam proses penegakan hukum.

PenelitianinimenawarkanreformulasifungsidankewenanganintelijenKejaksaan melalui penguatan konsep intelijen yustisial yang terintegrasi dalam sistem penegakanhukum,didukungolehmekanismeoperasionalberbasisintelligence-led law enforcement serta pembentukan regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan Model Intelijen Yustisial Kejaksaan Terintegrasi yang mengintegrasikan fungsi intelijen dalam deteksidini,pencegahankejahatan,danprosespenegakanhukumsecarasistematis