Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kepemilikan hak atas tanah di Kampung Biru, Kelurahan Kampung Melayu, Kota Banjarmasin, serta mengkaji eksistensinya dalam kerangka hukum positif terkait pemanfaatan tanah di kawasan sempadan Sungai Martapura. Permasalahan ini muncul karena Kampung Biru merupakan permukiman lama yang berada di bantaran sungai dan kemudian ditetapkan sebagai objek wisata oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hak atas tanah masyarakat serta batasan pemanfaatannya menurut hukum pertanahan dan penataan ruang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiolegal dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pertanahan, penataan ruang, dan pengelolaan sungai. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat Kampung Biru untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi kepemilikan dan pemanfaatan tanah di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Biru pada umumnya memiliki legalitas kepemilikan hak atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan yang diperoleh melalui mekanisme administrasi yang sah dan diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun demikian, karena berada di kawasan sempadan sungai, pemanfaatan tanah tersebut tunduk pada pembatasan berdasarkan ketentuan penataan ruang dan perlindungan sumber daya air. Penetapan sebagai objek wisata tidak mengalihkan hak kepemilikan masyarakat kepada pemerintah daerah, melainkan bersifat administratif.

Kata Kunci (Keyword): legalitas kepemilikan tanah, sempadan sungai, Kampung Biru.