Itriya Muhibbah. April 2026. PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME 

KONTROL YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG 

SEWENANG-WENANG. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Dr. 

Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk, yang pertama adalah mengetahui 

perlindungan hukum yang diberikan melalui praperadilan kepada korban upaya 

paksa yang sewenang-wenang, yaitu apakah perlindungan yang diberikan telah 

menyeluruh atau belum, dan kedua adalah untuk mengetahui apa akibat hukum 

dari putusan praperadilan yang menyatakan bahwa suatu upaya paksa tidak sah, 

maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa perlindungan hukum yang diberikan praperadilan 

terhadap korban upaya paksa yang sewenang-wenang ternyata dinilai masih 

belum memberikan perlindungan yang menyeluruh karena praperadilan secara 

garis besar hanya memberikan perlindungan dalam upaya pemulihan pasca 

pelanggaran dan dinilai belum optimal dalam pencegahan pelanggaran yang masih 

bergantung kepada kesadaran aparat penegak hukum namun dari segi objek 

praperadilan menunjukkan perlindungan terhadap keseluruhan upaya paksa yang 

tercantum dalam KUHAP baik yang tidak melalui izin pengadilan maupun yang 

melalui izin pengadilan, serta akibat hukum dari putusan praperadilan yang 

menyatakan tindakan upaya paksa tidak sah adalah seluruh tindakan dinyatakan 

batal demi hukum, dan aparat penegak selaku termohon harus melaksanakan isi 

putusan termasuk membebaskan tersangka dari penangkapan maupun penahanan 

yang tidak sah selain itu juga berakibat pada tidak dapat digunakannya alat bukti 

yang didapat melalui upaya paksa seperti penggeledahan penyitaan yang tidak 

sah, putusan tersebut berdasarkan hasil dari penilaian aspek formil oleh hakim 

praperadilan, dan putusan tersebut bersifat final dan mengingat sehingga menutup 

celah aparat penegak hukum untuk mengajukan keberatan.

Kata kunci (keyword): praperadilan, upaya paksa, perlindungan hukum