Praktik aborsi ilegal di Kota Banjarmasin menunjukkan masih adanya perbedaan antara pengaturan hukum dan kenyataan sosial yang dialami perempuan dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan. Fenomena ini dipengaruhi oleh tekanan sosial, stigma dari masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang legal, serta rendahnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mendorong sebagian perempuan untuk mengambil langkah-langkah yang tidak aman dan berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, peraturan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian terbatas dalam kondisi tertentu, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung menempatkan aborsi sebagai tindakan yang dilarang dan terancam pidana. Kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka menunjukkan adanya ketidakharmonisan aturan antara kedua instrumen hukum tersebut yang menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, terutama bagi tenaga medis dan perempuan yang memerlukan layanan kesehatan yang sah secara hukum. Di tingkat lokal, lemahnya sosialisasi hukum serta kuatnya pengaruh norma sosial turut memperburuk praktik aborsi ilegal yang tersembunyi. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat menjamin perlindungan hukum dan kesehatan perempuan secara lebih efektif.

Kata kunci: Aborsi ilegal, Kebijakan pidana, Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, KUHP, Banjarmasin