Raphael Kevin Aryaputra, 2026. PERCERAIAN DALAM HUKUM GEREJA KATOLIK DI INDONESIA DAN FILIPINA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian dalam perspektif hukum Gereja Katolik serta membandingkan pengaturannya di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Katolik pada prinsipnya tidak mengakui perceraian karena perkawinan dipandang sebagai sakramen yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sebagai alternatif, Gereja Katolik mengenal mekanisme pembatalan perkawinan (annulment) yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah sejak awal. Dalam hukum negara, Indonesia mengakui perceraian melalui mekanisme pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga umat Katolik secara hukum negara dapat bercerai meskipun secara gerejawi ikatan perkawinan tetap dianggap ada. Sebaliknya, Filipina pada umumnya tidak mengakui perceraian dan lebih mengandalkan mekanisme annulment yang sejalan dengan ajaran Gereja Katolik.

Kata Kunci (keyword): Filipina, Hukum Gereja Katolik, Indonesia, Perceraian, Pembatalan Perkawinan (annulment).