Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, khususnya terhadap produk kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Namun, dalam praktiknya, peredaran produk Minyakita kerap menimbulkan persoalan hukum berupa pengurangan volume, di mana isi produk tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada label kemasan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan kepastian informasi dalam perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pengurangan volume produk Minyakita serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan volume pada produk Minyakita merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab melalui pemberian ganti rugi, penarikan produk dari peredaran, serta dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, termasuk melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) dan legal standing. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam kasus ini menuntut kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum serta pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia oleh konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen.