Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menuntut seluruh aktivitas masyarakat berlandaskan aturan hukum, termasuk penanganan tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Fenomena residivisme di Lapas Kelas IIA Banjarmasin menunjukkan lemahnya efektivitas sistem pemasyarakatan, dengan data tahun 2023 mencatat 310 residivis dari 668 narapidana narkotika. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Residivis Narkotika dalam Lapas Banjarmasin” dengan rumusan masalah mengenai faktor penyebab tingginya residivisme dan upaya preventif serta represif yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan, literatur, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi keterbatasan anggaran, lemahnya program pembinaan khusus, minimnya dukungan pasca-bebas, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta paradigma hukum yang dominan represif. Upaya menekan residivisme harus mengintegrasikan pendekatan preventif berupa rehabilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan represif berupa sanksi pidana, guna mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Residivisme, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin