Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban terkait apakah konsep diskresi pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip negara hukum dan bagaimana konsep diskresi yang tepat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Signifikansi penelitian ini terletak pada penjelasan terkait area diskresi mana saja di sepanjang proses perizinan tambang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum serta implikasi hukum, lingkungan, dan sosial yang timbul atas hal tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif, tipe penelitian yuridis-normatif, dan pendekatan penelitian perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja yang termanifestasikan ke dalam penentuan perusahaan tambang tidak wajib AMDAL, penentuan perusahaan tambang yang boleh beroperasi di kawasan hutan lindung, dan penentuan pemenuhan kualifikasi pelibatan masyarakat oleh pemerintah bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat implikasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan lingkungan, dan ketidakadilan sosial dari diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, syarat diskresi terbaru perlu dikembalikan ke syarat lama dengan menambahkan syarat “Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana yang pernah tertuang di dalam UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya perlu direvisi.