Penelitian ini ditujukan guna membandingkan efektivitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin antara periode Januari–Juni 2025 dengan mekanisme bagi hasil PKB pada Juli–Desember 2024. Opsen PKB merupakan kebijakan baru yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan memberi porsi pendapatan lebih besar bagi daerah melalui penerapan sistem split payment. Metode yang diterapkan merupakan pendekatan mixed methods berupa pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan BPKPAD Kota Banjarmasin serta data primer dari wawancara mendalam bersama pejabat terkait. Teknik analisis dilakukan dengan perhitungan rasio efektivitas penerimaan dan rasio kontribusi terhadap PAD, serta membandingkan mekanisme penyaluran dana antara DBH PKB dan Opsen PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD dari Opsen PKB semester I 2025 mencapai Rp45.007.511.400 atau 95,21% dari target, namun mengalami penurunan sebesar 14,7% dibandingkan penerimaan DBH PKB semester II 2024. Meskipun demikian, dari sisi mekanisme penyaluran, Opsen PKB terbukti lebih efektif karena dana masuk ke RKUD dalam waktu 1–2 hari, jauh lebih cepat dibandingkan DBH PKB yang memakan waktu 30–60 hari. Dengan demikian, meskipun secara nominal terjadi penurunan di awal penerapan, Opsen PKB unggul dalam kecepatan aliran dana, likuiditas anggaran, dan kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi kebijakan perlu dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem aplikasi Pajak Banua, serta perluasan sosialisasi, khususnya di wilayah sungai Kota Banjarmasin.

Kata kunci: Efektivitas, Opsen PKB, Pendapatan Asli Daerah, Split Payment, Kota Banjarmasin