Muhammad Chesta Razzan Ifanka, Juni 2026. EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Penelitian ini menganalisis fenomena eksistensi calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Pilkada sebagai instrumen demokrasi konstitusional pada dasarnya menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dan partisipasi politik secara langsung di tingkat lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, muncul kecenderungan meningkatnya pasangan calon tunggal di berbagai daerah yang dipengaruhi oleh strategi koalisi partai politik dalam memanipulasi regulasi, seperti konsolidasi kekuatan di DPRD, negosiasi politik, serta pendekatan tertutup yang berpotensi menghambat munculnya alternatif calon. Meskipun secara normatif keberadaan calon tunggal telah diakomodasi melalui Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme tersebut pada praktiknya cenderung menghasilkan kemenangan hampir pasti bagi calon tunggal karena rendahnya efektivitas opsi “kotak kosong”. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas demokrasi, antara lain berkurangnya kompetisi politik, menurunnya partisipasi publik, serta melemahnya legitimasi pemimpin terpilih. Fenomena ini juga mencerminkan adanya krisis kaderisasi partai politik dan ketimpangan distribusi kekuasaan akibat dominasi koalisi besar, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XII/2019 bahwa calon tunggal merupakan solusi dalam kondisi darurat, bukan keadaan ideal dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menilai perlu adanya kajian yuridis yang komprehensif untuk menilai batas-batas normatif serta implikasi demokratis dari praktik calon tunggal dalam Pilkada.

Kata kunci (keyword): pilkada, kotak kosong, calon tunggal