ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan LPG 3 kg bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta efektivitas kebijakan harga tersebut. Menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum terwujud maksimal. Secara regulasi, penetapan HET oleh pemerintah daerah telah melalui perhitungan matang yang mempertimbangkan kondisi daerah, daya beli, dan margin wajar pangkalan. Namun, dalam implementasinya, terdapat biaya operasional tambahan di lapangan seperti biaya transportasi luar biasa dan jasa buruh angkut yang belum terakomodasi dalam standar harga resmi.

Ketidaksesuaian antara struktur biaya regulasi dengan realitas distribusi menciptakan hubungan sebab-akibat yang memicu pangkalan menjual di atas HET demi menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, ditemukan kekaburan aturan mengenai posisi pengecer. Meski sistem digitalisasi mulai membuka ruang bagi pengecer ber-NIB untuk mendistribusikan LPG subsidi sesuai HET, secara yuridis rantai distribusi resmi hanya diakui sampai tingkat pangkalan. Ketidaksinkronan ini menyulitkan pengawasan harga, sehingga instrumen HET kehilangan kekuatan mengikatnya di lapangan. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penyesuaian terhadap fakta lapangan agar kebijakan harga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi hak ekonomi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, LPG 3 Kg, HET, Pengecer, Kepastian Hukum.