M.Ridhai, 2026. Partisipasi Politik Warga Negara dalam Perspektif Kewarganegaraan Politik pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing (1) Wardiani Hiliadi.

            Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kesadaran Politik, Kepercayaan Masyarakat, Kewarganegaraan Politik, Pemungutan suara Ulang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah menurunnya persentase tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 dibandingkan pemilu 2025 pemilihan Wali Kota Banjarbaru pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Persentase jumlah partisipasi masyarat pada 2024 sebesar 58,42% dari pasangan calon 01  Wartono melawan pasangan calon 02. Adapun tingkat persentase partisipasi  pemilih 2025 sebesar 56,52 % dari pasangan calon 01 melawan kotak kosong. Disamping itu terdapat pemberhentian Komisioner KPU sebanyak 4 orang atas dugaan pelanggaran yang terjadi ditahun 2024, pelaksanaan pemilu 2025 di laksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Kota Banjarbaru sebagai pemilih terhadap kesadaran politik dan kepercayaannya terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat (1) masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam demokrasi di Kota Banjarbaru. Hal tersebut dibuktikan dengan kesadaran politiknya dalam pemilihan umum walaupun ada pandangan patriarki yang ada di lingkungan masyarakat (2) kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara dikatakan baik walaupun sebagian sikap mereka mendukung kotak kosong dari pemilih. Hasil persentase pemilu 2025 mengalami sedikit penurunan namun masyarakat tetap mempercayai dengan pemerintah tanpa mempengaruhi partisipasi mereka dalam menggunakan hak suaranya.