Penelitian ini melatarbelakangi transformasi digital layanan kenotariatan (Cyber Notary) yang menggeser paradigma dari kehadiran fisik menuju interaksi virtual. Perubahan ini membawa risiko baru berupa manipulasi identitas digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan, khususnya Deepfake yang mampu merekayasa wajah dan suara secara real-time. Fenomena hyperreality ini mengaburkan batas antara fakta biologis dan simulasi digital sehingga mengancam autentisitas akta. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bentuk manipulasi deepfake pada mekanisme kehadiran serta bentuk pertanggungjawaban hukum notaris dan implementasi prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam mendeteksinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bertipe doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi identitas menggunakan deepfake menegasikan unsur kehadiran fisik (verschijnen) penghadap di hadapan Notaris. Secara hukum perdata, tindakan tipu muslihat ini melahirkan cacat kehendak berupa penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata, sehingga meruntuhkan syarat subjektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Implikasi yuridisnya mengakibatkan cacat formil dan materiil yang berujung pada batalnya akta tersebut demi hukum, karena sama sekali tidak terpenuhinya syarat kesepakatan subjektif yang sah.. Dari aspek pertanggungjawaban, batasan tanggung jawab hukum notaris diukur proporsional menggunakan parameter ordinary prudent notary berdasarkan doktrin kesalahan formal-prosedural Pasal 1365 KUHPerdata. Sepanjang notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian secara maksimal, namun manipulasi AI tingkat tinggi tetap gagal dideteksi oleh panca indra manusia, maka peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai "Force Majeure Siber" yang membebaskan notaris dari tanggung jawab pribadi.

Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menerbitkan regulasi teknis dwingend recht yang mengadopsi standar internasional ISO/IEC 30107-3 ke dalam Standar Nasional Indonesia, serta mengintegrasikan sistem e-KYC Notaris dengan data biometrik Ditjen Dukcapil secara real-time.