Penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan dalam platform e-commerce telah mengubah cara pelaku usaha memberikan informasi dan menangani keluhan konsumen. Meskipun chatbot memberi efisiensi layanan, sistem tersebut juga dapat menghasilkan jawaban yang keliru, tidak lengkap, atau menyesatkan sehingga memengaruhi keputusan konsumen dan menimbulkan kerugian. Artikel ini mengkaji bentuk kerugian konsumen akibat penggunaan chatbot AI serta hubungan hukum dan pertanggungjawaban antara platform e-commerce, merchant, penyedia sistem chatbot AI, dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian konsumen dapat berupa kerugian akibat informasi tidak akurat, kegagalan fungsional chatbot, kerugian materiil, kerugian immateriil, dan kerugian terkait data pribadi. chatbot AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum mandiri karena merupakan bagian dari sistem elektronik yang dikendalikan oleh subjek hukum. Pertanggungjawaban harus dilekatkan kepada pihak yang mengoperasikan, mengendalikan, menyediakan, atau memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Dasar wanprestasi digunakan apabila kerugian terjadi setelah transaksi elektronik terbentuk, sedangkan perbuatan melawan hukum lebih tepat digunakan apabila kerugian terjadi sebelum transaksi, berasal dari informasi menyesatkan, kegagalan sistem, atau melibatkan pihak tanpa hubungan kontraktual langsung dengan konsumen. Model presumption of liability dinilai lebih proporsional karena memperkuat posisi pembuktian konsumen tanpa membebankan tanggung jawab mutlak kepada platform.