Praktik juru parkir liar di area minimarket masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di Kota Banjarbaru. Keberadaan juru parkir liar yang melakukan pungutan parkir tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen serta menghambat optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap praktik parkir liar guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengatur dan menertibkan praktik parkir liar di area minimarket serta mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap juru parkir liar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru serta pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kewenangan yang sah dalam mengatur dan menertibkan praktik parkir liar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah di bidang perparkiran. Namun, penerapan sanksi terhadap juru parkir liar masih didominasi oleh pendekatan administratif dan persuasif berupa pembinaan, teguran, peringatan, dan komitmen tertulis. Belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur sanksi terhadap juru parkir liar di area minimarket sehingga penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi daerah yang mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap praktik parkir liar guna meningkatkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pengelolaan perparkiran di Kota Banjarbaru.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Juru Parkir Liar, Sanksi Hukum, Minimarket, Kota Banjarbaru.