Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan pecandu atau pemakai Carnophen di Kota Banjarmasin, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin dalam praktiknya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya penyalahgunaan Carnophen (Zenith), yaitu obat yang mengandung carisoprodol, yang telah dilarang peredarannya namun tetap disalahgunakan oleh masyarakat karena efek sedatif dan euforia yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga terhadap ketertiban sosial dan penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat BNN Kota Banjarmasin serta studi dokumen terhadap peraturan perundangundangan dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi informasi, pengumpulan alat bukti, hingga penentuan tindak lanjut hukum. Dalam praktiknya, penyidik mengedepankan pendekatan humanis dengan mengarahkan pengguna pada rehabilitasi, sedangkan pengedar dikenakan sanksi pidana.Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, yang dipengaruhi oleh stigma sosial dan kurangnya kesadaran hukum.

Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen di Kota Banjarmasin telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan edukasi hukum dan partisipasi masyarakat guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Carnophen, Narkotika, BNN Kota Banjarmasin.