Masyarakat adat Dayak Meratus telah lama mendiami Pegunungan Meratus dengan tradisi-tradisinya yang menjaga kelestarian hutan. Namun, pengakuan formal dari pemerintah terhadap masyarakat adat masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian aturan pengakuan masyarakat adat dengan prinsip hak asasi manusia serta memetakan proses pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Selatan, khususnya pada wilayah yang diproyeksikan sebagai taman nasional. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat masih lambat dan belum menyeluruh, sehingga kedudukan mereka rentan terhadap kebijakan alih fungsi hutan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya percepatan pengakuan masyarakat adat agar hak-hak mereka terlindungi, serta penerapan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Pengakuan, Hak Asasi Manusia, Taman Nasional, Meratus.