Fenomena penggunaan jalan raya untuk penyelenggaraan acara pernikahan di Kota Pelaihari telah menciptakan benturan kepentingan antara hak masyarakat dalam merayakan tradisi sakral dengan hak publik atas aksesibilitas jalan yang aman dan lancar. Meskipun secara yuridis di Kota Pelaihari, penutupan jalan wajib mendapatkan legalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025, realita di lapangan menunjukkan bahwa prosedur perizinan tersebut sering kali terabaikan oleh kebiasaan sosial yang telah mengakar. Kondisi ini diperumit berbagai faktor dalam regulasi yang ada dan belum ditopang oleh Peraturan Bupati, dan serta lemahnya efektivitas fungsi pengawasan oleh instansi berwenang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan berfokus pada dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan selama ini masih tidak bisa berjalan secara optimal dan oleh karena itu, diperlukan penataan kembali regulasi melalui aturan pelaksana yang lebih spesifik dan transparan agar ketertiban lalu lintas di Kota Pelaihari dapat terwujud tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial masyarakat.

Kata Kunci: Perizinan, Jalan Raya, Pernikahan, Peraturan Daerah, Kota Pelaihari.