Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini secara khusus mengukur efisiensi belanja pada tiga fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD di seluruh provinsi di Indonesia. Variabel input dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran masing-masing fungsi, sementara variabel output mencakup Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Model DEA yang digunakan adalah Variable Return to Scale (VRS) dengan pendekatan output-oriented, yang memungkinkan pengukuran sejauh mana peningkatan output dapat dicapai dengan tingkat input yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan anggaran fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan gabungan untuk menghasilkan output pembangunan seperti HLS, RLS, AHH, PDRB per kapita, dan IPM. Ketidakefisienan ini sebagian besar disebabkan oleh alokasi anggaran yang besar, banyak provinsi mengalami ketidakefisienan struktural, baik karena penggunaan anggaran yang tidak langsung berdampak pada output, maupun karena masalah tata kelola dan kapasitas implementasi program. Provinsi yang efisien cenderung memiliki struktur belanja pada kegiatan strategis dan produktif, serta menunjukkan kinerja yang konsisten lintas fungsi, sementara provinsi tidak efisien mengalokasikan belanja pada komponen rutin dan administratif dengan hasil pembangunan yang kurang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan peningkatan efisiensi tidak hanya bergantung pada perbaikan alokasi anggaran, tetapi dimungkinkan juga memerlukan perbaikan struktural di luar anggaran, seperti peningkatan kualitas layanan, pemerataan infrastruktur, dan reformasi kebijakan berbasis hasil. Secara keseluruhan, efisiensi belanja publik di Indonesia masih memerlukan pendekatan lintas sektor, perbaikan tata kelola, dan penguatan evaluasi berbasis outcome untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak nyata pada pembangunan manusia dan ekonomi daerah. Kata Kunci: Efisiensi Belanja Pemerintah, Pembangunan Manusia, DEA, APBN, APBD, IPM, VRS Output-Oriented