Perkembangan digitalisasi pelayanan kenotariatan di Indonesia mendorong pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta Notaris, namun penerapannya menimbulkan persoalan hukum karena ketentuan kehadiran fisik para pihak dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum selaras dengan pengakuan keabsahan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai keotentikan akta yang dibuat secara digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi hukum antara sistem konvensional dan sistem digital dalam penandatanganan akta Notaris, serta merumuskan rekonstruksi regulasi keotentikan akta Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait syarat kehadiran para pihak, pembacaan akta, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses pembuatan akta autentik, sehingga berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian dan keotentikan akta Notaris yang dibuat secara elektronik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi mutlak diperlukan melalui pengaturan cyber notary, mekanisme digital meeting sebagai pengganti kehadiran fisik, verifikasi identitas elektronik, perlindungan data pribadi, serta pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi, guna menjamin keotentikan akta Notaris dan mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan kenotariatan di era digital.