Praktik surrogate mother belum mendapat pengaturan khusus dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hubungan hukum para pihak dan hak keperdataan anak yang dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara anak yang lahir melalui surrogate mother dan ibu penggantinya, serta batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait hak keperdataan anak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, yang dianalisis secara preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir melalui surrogate mothermemiliki hubungan hukum dengan ibu pengganti yang melahirkannya. Karena tidak terdapat norma yang secara eksplisit mengatur surrogate mother, kekosongan hukum ini dikonstruksi dengan argumentum per analogiam terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diperkuat oleh asas mater semper certa est dan teori hubungan hukum yang menempatkan kelahiran sebagai peristiwa hukum yang secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian surrogate mother dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga seluruh hak keperdataan anak melekat pada ibu pengganti. Batas kewenangan notaris ditentukan oleh ada atau tidaknya hubungan hukum yang diakui hukum positif Indonesia. Notaris berwenang membuat akta yang bersumber dari hubungan hukum yang sah antara anak dan ibu pengganti, serta akta wasiat dan akta hibah oleh pasangan biologis sepanjang tidak memuat klausul yang membentuk hubungan perdata yang tidak diakui hukum. Notaris wajib menolak akta yang bertujuan mengalihkan hubungan perdata anak dari ibu pengganti kepada pasangan biologis karena merupakan penyelundupan hukum.

Kata Kunci: Surrogate mother, Hubungan Hukum, Kewenangan Notaris