Keterlambatan pembayaran upah atlet sepak bola oleh klub sepak bola di Indonesia merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dan menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi atlet dalam hubungan kerja profesional. Atlet sepak bola menjalankan pekerjaan di bawah instruksi klub dan menggantungkan penghidupannya pada upah yang diterima, namun dalam praktik kerap menghadapi penundaan pembayaran gaji yang berdampak pada kesejahteraan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar antara atlet dan klub serta belum konsistennya penerapan norma hukum ketenagakerjaan dan keolahragaan dalam industri sepak bola profesional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Perlindungan hukum bagi atlet sepak bola terhadap keterlambatan pembayaran upah secara normatif telah diatur melalui perlindungan kontraktual, hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang mewajibkan pembayaran upah tepat waktu dan memberikan sanksi atas keterlambatan. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik karena masih terdapat ketimpangan posisi tawar atlet dan lemahnya konsistensi penegakan hukum terhadap klub sepak bola. Atlet sepak bola memiliki upaya hukum yang berjenjang untuk memperoleh pemenuhan hak atas upah yang terlambat dibayarkan, yaitu melalui perundingan bipartit, mediasi, hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala struktural dan profesional yang memerlukan penguatan akses keadilan dan penegakan hukum yang lebih konsisten.