DIGITAL LIBRARY
| JUDUL | : | Penerapan Prinsip Good Governance Berdasarkan Persepsi Masyarakat Pada Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru | |
| PENGARANG | : | DWI INDAH PRATIWI | |
| PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
| TANGGAL | : | 2026-07-20 |
Dwi Indah Pratiwi, 2210413220069, 2026. Penerapan Prinsip Good Governance Berdasarkan Persepsi Masyarakat pada Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Dibimbing oleh Gazali Rahman.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance berdasarkan persepsi masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan administrasi kependudukan telah terlaksana dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum telah diterapkan melalui pelayanan yang berpedoman pada SOP, penyediaan informasi pelayanan secara langsung maupun digital, media komunikasi dan pengaduan, serta pengawasan terhadap kinerja aparatur. Berdasarkan persepsi masyarakat, pelayanan dinilai jelas, ramah, responsif, dan membantu dalam pengurusan administrasi kependudukan. Penerapan good governance dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi tersedianya SOP dan standar pelayanan yang jelas, inovasi pelayanan berbasis digital, serta sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai persyaratan pelayanan, kendala jaringan dan sistem pelayanan berbasis daring, serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Oleh karena itu, efektivitas penerapan good governance masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal.
Kata Kunci: Good Governance, Persepsi Masyarakat, Administrasi Kependudukan
| NO | DOWNLOAD LINK |
| 1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI