Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara otomatis, OSS-RBA, kekuatan pembuktian, beban pembuktian, konflik norma vertikal, ultra vires, beschikkingsbevoegdheid, praesumptio iustae causa, audit trail, PTUN.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio legis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) serta implikasi yuridisnya terhadap pembuktian dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permasalahan pokok yang dikaji adalah: (1) apa ratio legis penerbitan KTUN secara otomatis melalui sistem OSS-RBA; dan (2) bagaimana implikasi yuridis KTUN otomatis tersebut terhadap pembuktian di PTUN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, ditinjau dari teori kewenangan, terdapat konflik norma vertikal antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 karena Peraturan Pemerintah tersebut telah melampaui batas delegasi norma dengan mengubah perizinan “cepat dan sederhana” menjadi perizinan “instan” yang menghilangkan due process administrative pejabat Tata Usaha Negara (beschikkingsbevoegdheid), sehingga berpotensi ultra vires terhadap undang-undang induknya; kedua, ditinjau dari teori pembuktian, KTUN otomatis menimbulkan ketimpangan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) akibat asimetri informasi, melemahkan penerapan asas praesumptio iustae causa, serta menciptakan kekosongan norma mengenai klasifikasi kekuatan pembuktian antara volledig bewijs dan vrij bewijs dalam hukum acara PTUN. Penelitian ini merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur standar pembuktian KTUN otomatis secara khusus.