Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan order fiktif yang dilakukan melalui pemberian data palsu dalam sistem elektronik serta menentukan bagaimana kualifikasi hukum yang tepat berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap asas legalitas, prinsip strict interpretation, dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan order fiktif yang dilakukan dengan memasukkan data tidak benar dalam sistem elektronik tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak terdapat tindakan manipulasi terhadap Informasi Elektronik, melainkan hanya penggunaan data yang tidak benar dalam proses pemesanan. Dari perspektif hukum pidana umum, perbuatan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi unsur perbuatan (actus reus), dan dalam kondisi tertentu juga memenuhi unsur kesalahan (mens rea) serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun, pertanggungjawaban pidana berdasarkan tindak pidana penipuan harus dinilai secara kasuistis karena unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (oogmerk) tidak selalu terpenuhi dalam setiap peristiwa order fiktif. Penelitian ini menegaskan perlunya ketepatan penafsiran norma serta pengembangan regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyalahgunaan sistem elektronik di era digital.

Kata kunci: Order Fiktif, Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Manipulasi Sistem Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Asas Legalitas.